SULSEL - Stabilitas pangan di Sulawesi Selatan tak lagi dimaknai sekadar menahan lonjakan harga. Aparat dan pemerintah kini bergerak memastikan keamanan, mutu, hingga distribusi benar-benar berpihak pada masyarakat.
Komitmen itu ditegaskan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pangan Sulsel bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) di Polda Sulsel, Minggu (1/3/2026). Forum ini menjadi langkah awal menyatukan strategi pengawasan jelang meningkatnya kebutuhan pangan.
Direktur Reskrimsus Polda Sulsel sekaligus Koordinator Satgas Pangan Sulsel, Kombes Pol Dr. Andri Ananta Yudhistira, menyebut pengawasan diperkuat pada komoditas strategis. Terutama sektor distribusi yang melibatkan pelaku usaha swasta.
"Minyak kita itu 65 persen dikelola pelaku usaha atau swasta, sementara 35 persen BUMN. Nah, yang perlu diawasi ini 65 persen tersebut," ujarnya.
Baca juga: Amran Sulaiman Cerita Tekanan Swasembada Pangan 1 Tahun, Stok Beras Tembus Rekor Nasional
Ia menegaskan pengawasan dilakukan merata sebagai langkah rutin memastikan tata niaga berjalan sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan tanpa kompromi.
"Kalau ada harga yang naik tidak sesuai ketentuan, kita tindak langsung, apalagi komoditas yang mendapat subsidi dari pemerintah pusat," tegas Andri.
Selain pengawasan, distribusi antarwilayah juga diperkuat. Komoditas cabai dari Enrekang bahkan telah dikirim ke Jakarta melalui koordinasi lintas instansi guna menjaga pasokan dan stabilitas harga.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, mengapresiasi langkah cepat Pemprov Sulsel. Ia menilai dukungan daerah terlihat dari penerbitan surat tindak lanjut kebijakan pusat hingga pengiriman komoditas ke ibu kota.
Baca juga: Satgas Pangan Sidak Gudang Beras dan RPH di Gowa, Stok Aman dan Mutu Terjamin
"Jangan sampai ada daging haram dicampur dengan daging halal. Semua harus diawasi dengan ketat," katanya.
Menurutnya, pengawasan harus memiliki peta jalan yang jelas, termasuk sektor kesehatan hewan. Standar keamanan, mutu, dan kehalalan pangan menjadi prioritas utama.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Brigjen Pol Hermawan, turut menyoroti praktik curang di sektor perberasan. Ia menyebut pengemasan ulang beras medium menjadi premium demi meraup keuntungan harus ditindak tegas.
"Harga eceran tertinggi, kualifikasi beras, nama dagang, kelas mutu, hingga alamat produsen harus jelas agar seluruh produk beras yang beredar memenuhi standar mutu sesuai ketentuan," paparnya.
Baca juga: Wagub Sulsel dan Menko Pangan Pantau Harga Sembako di Makassar Jelang Ramadan
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Dr. M. Ilyas, memastikan komitmen daerah menjaga stabilitas harga. Ia menyebut gubernur telah menerbitkan SK pengendalian harga dan kini fokus pada tahap pelaksanaan.
"Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan eksekusi," tuturnya.
Rakor ini juga dihadiri unsur Dinas Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bulog Sulselbar, BBPOM, Bank Indonesia, hingga BPS. Sinergi lintas sektor diharapkan memperkuat pengawasan terpadu terhadap potensi pelanggaran harga, distribusi, dan standar keamanan pangan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
