Satgas Pangan Pemprov Sulsel Pastikan Stok Aman dan Harga Terkendali Jelang Ramadan

Rakor Satgas Saber Pengawasan Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan bersama Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan stok bahan pangan aman dan harga tetap stabil di seluruh wilayah Sulsel. Komitmen ini ditegaskan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mencegah praktik pelanggaran di lapangan.

Kepastian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Lappo Ase Perum Bulog Sulselbar, Makassar, Selasa (10/2/2026). Rapat ini melibatkan lintas instansi sebagai langkah penguatan pengawasan pangan daerah.

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol Hermawan, menyebut pembentukan satgas menjadi momentum penting memperketat pengawasan harga dan mutu pangan. Pengawasan dilakukan hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

"Saat ini Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga dan Mutu Pangan memastikan ketersediaan pangan di Sulawesi Selatan. Kita pastikan barangnya ada, tetapi dengan syarat harganya juga harus terjangkau," ujar Hermawan.

Baca juga: Tim Saber Sulsel Diterjunkan, Harga 12 Komoditas Pangan Diawasi Ketat Jelang Hari Besar

Hermawan menegaskan kondisi pasokan pangan di Sulsel masih dalam status aman. Tidak ditemukan indikasi kelangkaan komoditas pangan pokok di pasaran.

"Bersyukur di Sulsel seluruh pangan selalu tersedia, sehingga tidak ada alasan mengalami kekurangan," katanya.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel, dr. Ishaq Iskandar, menyatakan rapat berlangsung dalam semangat kolaborasi. Ketahanan pangan disebut sebagai agenda strategis yang harus dijaga bersama.

"Ketahanan pangan menjadi program prioritas Presiden, yakni mewujudkan kedaulatan pangan. Karena itu, sinergi seluruh pihak sangat diperlukan," tutur Ishaq.

Baca juga: Pemprov Sulsel Gelar 150 Gerakan Pangan Murah demi Kendalikan Harga Jelang Nataru

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Kemal Redindo Syahrul Putra, menjelaskan rapat ini bertujuan menyusun strategi pengawasan terhadap potensi pelanggaran harga dan mutu pangan. Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar sistem pangan tetap sehat dan berkeadilan.

"Seluruh pihak akan melakukan tindakan terhadap pelanggaran harga dan penetapan lainnya agar mutu pangan tetap terjaga, sekaligus menghasilkan rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," jelas Kemal.

Rapat koordinasi ini melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, Perum Bulog, BUMN, swasta, serta seluruh pemerintah kabupaten/kota dan polres di Sulsel. Langkah ini diharapkan memperkuat stabilitas pangan sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional 2026.