SULSEL - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, menegaskan bahwa kekuatan APBD bergantung pada perencanaan yang presisi dan disiplin anggaran di setiap perangkat daerah. Tanpa itu, akuntabilitas dan responsivitas keuangan daerah sulit terwujud di tengah tekanan fiskal yang kian kompleks.
Penegasan tersebut disampaikan dalam paparan bertema Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Ramadhan Leadership Camp di Makassar, Selasa (24/2/2026). Ia menekankan bahwa kepala daerah memegang otoritas konstitusional atas pengelolaan keuangan dan wajib memastikan seluruh OPD memahami siklus perencanaan hingga pertanggungjawaban.
"Begitu kita memegang jabatan, di situ ada tanggung jawab. Dari sisi perencanaan harus matang, karena perencanaan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dilaksanakan, dan yang dilaksanakan itulah yang dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Menurutnya, perencanaan harus disusun sejak awal tahun anggaran dan berbasis kebutuhan riil masing-masing OPD. Visi-misi kepala daerah juga harus diterjemahkan ke dalam program terukur agar belanja benar-benar selaras dengan arah pembangunan.
Baca juga: Bantah Isu Perusahaan Israel Investasi di Luwu Utara, Gubernur Sulsel: Provinsi Tak Akan Beri Izin
Di tengah keterbatasan fiskal, ia meminta daerah mengoptimalkan pendapatan dan mengefisienkan belanja. Sumber penerimaan dapat digali dari PAD, dana transfer, hingga potensi sah lainnya, sementara belanja harus difokuskan pada kebutuhan prioritas.
"Dari sisi belanja harus dikencangkan. Prinsip efisiensi tetap relevan, artinya menganggarkan belanja yang betul-betul diperlukan," kata Agus Fatoni.
Ia menegaskan pelayanan publik tidak boleh berhenti meski anggaran terbatas. Mekanisme perubahan APBD dan pergeseran anggaran telah diatur, sehingga negara tetap bisa hadir dalam situasi darurat.
Dalam paparannya, ia membeberkan sembilan alternatif pembiayaan daerah, mulai dari PAD, dana transfer, BUMD, BLUD, pemanfaatan aset daerah, pinjaman termasuk obligasi dan sukuk, KPDBU, CSR, hingga dukungan kementerian dan lembaga. Diversifikasi pembiayaan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah.
Baca juga: Ketua DPRD Sulsel Tekankan Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Good Governance
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ia menggarisbawahi percepatan realisasi APBD, inovasi PAD tanpa membebani masyarakat, pemanfaatan Program Strategis Nasional, serta kemudahan perizinan bagi swasta. Langkah tersebut dinilai mampu mempercepat perputaran ekonomi daerah.
Namun, ia mengakui masih ada kendala klasik seperti keterlambatan penetapan APBD, minimnya SDM pengadaan, lambatnya proses lelang, hingga kekhawatiran ASN dalam mengelola anggaran. Kondisi ini berpotensi menghambat serapan dan efektivitas belanja.
Sebagai solusi, ia mendorong penetapan APBD tepat waktu, pengadaan dini, optimalisasi katalog elektronik dan KKPD, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Peningkatan kompetensi ASN melalui sertifikasi pengadaan dan pemahaman aspek hukum juga dinilai krusial untuk memperkuat tata kelola.
Melalui forum tersebut, Agus Fatoni berharap para pimpinan dan pengelola keuangan daerah mampu membangun APBD yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pengelolaan fiskal yang disiplin diyakini menjadi fondasi utama pembangunan daerah berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
