Kemenkeu Dorong APBD Sulsel Lebih Berdampak, Jangan Sekadar Serapan Anggaran

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, memaparkan materi pengelolaan keuangan daerah di Ramadan Leadership Camp. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Dorongan agar APBD tak sekadar menjadi dokumen formal mengemuka dalam Ramadan Leadership Camp 2026. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menegaskan anggaran daerah harus benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan itu berlangsung di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin (23/2/2026). Dalam forum tersebut, Adriyanto memaparkan tema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”.

Ia mengingatkan pentingnya sinergi fiskal pusat dan daerah menghadapi 2026. Tantangan global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim disebut menuntut kebijakan anggaran yang adaptif dan presisi.

"APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat," tegasnya.

Baca juga: DBMBK Sulsel Pastikan Perbaikan Jalan Hertasning-Aroepala Tetap Berjalan Sesuai Jadwal

Adriyanto menyoroti perlunya harmonisasi dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan fiskal nasional. Penyelarasan KUA-PPAS dan KEM-PPKF dinilai menjadi jembatan agar arah pembangunan pusat dan daerah sejalan.

Ia mengingatkan deviasi lebar antara perencanaan dan realisasi APBD bisa melemahkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Karena itu, konsistensi eksekusi anggaran menjadi kunci efektivitas pembangunan.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, ia menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Struktur pendapatan yang masih didominasi Transfer ke Daerah dinilai membuat ruang fiskal daerah terbatas.

"Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Adriyanto.

Baca juga: Wamenhan Tekankan Konsep Bela Negara Bagi ASN di Ramadan Leadership Camp Sulsel

Belanja daerah, lanjutnya, perlu diarahkan ke sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Sejumlah kajian menunjukkan daerah dengan belanja produktif cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding yang didominasi belanja birokrasi.

Ia juga menyoroti pola serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Kondisi itu dinilai mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah, terutama pada belanja modal.

Adriyanto mendorong pemanfaatan skema pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah dan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Digitalisasi keuangan daerah pun disebut penting untuk meningkatkan transparansi dan memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat.

"Dari WTP menuju outcome nyata. Akuntabilitas keuangan harus dilengkapi dengan akuntabilitas kinerja," tandasnya.