Pemprov Sulsel-KPK Perkuat Dunia Usaha Lewat Bimtek Antikorupsi

Pemprov Sulsel dan KPK gelar bimtek antikorupsi untuk memperkuat integritas dunia usaha. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memperkuat integritas dunia usaha melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) antikorupsi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi dengan pendekatan edukatif dan partisipatif bagi pelaku usaha.

Kegiatan tersebut digelar di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu (29/4/2026). Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, membuka langsung agenda yang mengusung tema penguatan integritas sektor usaha.

Dalam sambutannya, Jufri menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menyebut potensi besar Sulsel hanya bisa berkembang optimal jika ditopang tata kelola yang transparan dan akuntabel.

"Namun, kemajuan ekonomi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila ditopang oleh integritas yang kuat serta tata kelola yang transparan," katanya.

Baca juga: KPK Ungkap 322 Kasus Korupsi di Sulsel, Skor Integritas 2025 Masih Rentan

Ia juga mengapresiasi konsistensi KPK dalam mendorong budaya antikorupsi, termasuk menyasar sektor strategis seperti dunia usaha. Menurutnya, bimtek ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum membangun komitmen bersama.

"Saya sangat mengapresiasi inisiatif KPK RI dalam menyelenggarakan bimtek ini. Tema yang diangkat bukan sekadar slogan, melainkan panggilan aksi bagi kita semua untuk membangun budaya antikorupsi," ujarnya.

Pemprov Sulsel, lanjutnya, terus memperkuat pengawasan melalui Inspektorat Daerah serta mendorong keterbukaan informasi publik. Upaya ini dilakukan untuk menekan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berpotensi menghambat iklim usaha.

"Kita sedang membangun benteng pertahanan kolektif untuk melindungi ekonomi rakyat dari ancaman korupsi yang merusak tatanan pasar," tegas Jufri.

Baca juga: Pengadaan Barang dan Jasa Rawan Korupsi, ASN Sulsel Dibekali Solusi dan Pencegahan di RLC 2026

Ia menekankan bahwa birokrasi harus hadir sebagai fasilitator yang mempermudah pelaku usaha, bukan menjadi hambatan. Komitmen tersebut diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing.

"Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh. Mari jadikan momentum ini untuk berbenah, memperkuat tata kelola, dan bersama-sama mewujudkan Sulsel yang maju, mandiri, dan berintegritas," imbuhnya.

Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat KPK, di antaranya Wawan Wardiana dan Dion Hardiko Sunarto, serta perwakilan BUMN, BUMD, dan pelaku usaha. Kolaborasi ini diharapkan melahirkan langkah konkret dalam menanamkan nilai antikorupsi di sektor usaha secara berkelanjutan.