Pemprov Sulsel Dukung Proses Hukum Kasus Perpustakaan Digital

Kantor Pemprov Sulsel. (sulselprov.go.id) SULSEL - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan menghormati dan mendukung proses hukum yang tengah dilakukan aparat penegak hukum terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Perpustakaan Digital Tahun Anggaran 2022–2023.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Andi Iqbal Najamuddin, membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel pada Rabu (17/6/2026).

“Benar, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel. Kami bersikap kooperatif dan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” ujar Andi Iqbal.

Andi Iqbal menegaskan, Dinas Pendidikan Sulsel memberikan akses dan dukungan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran proses penyidikan.

“Kami menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Baca juga: Wabup Gowa: Koperasi Merah Putih Bisa Perkuat Ekonomi Masyarakat Desa

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Menurutnya, Pemprov Sulsel mendukung setiap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara ini kepada aparat penegak hukum,” ujar Salim Basmin.

Baca juga: Gubernur Sulsel Tinjau Perbaikan Jalan Penghubung Bulukumba-Sinjai

Ia menambahkan, Pemprov Sulsel mengimbau seluruh jajaran Dinas Pendidikan Sulsel untuk tetap bersikap profesional, kooperatif, dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.

Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski proses hukum tengah berlangsung.

“Meskipun ada proses hukum, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen menjaga agar layanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” tutupnya.