SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan meluruskan isu pengadaan kendaraan operasional Gubernur berupa Lexus LM senilai Rp2 miliar yang ramai disorot. Pemprov menegaskan kebijakan itu bagian dari strategi efisiensi dan penataan aset daerah.
Kendaraan yang dibeli pada 2025 tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). Pengadaannya dilakukan secara transparan sesuai aturan yang berlaku.
Anggaran sekitar Rp2 miliar dialokasikan untuk pembelian kendaraan tersebut. Langkah ini disebut sebagai lanjutan efisiensi setelah pelepasan sejumlah kendaraan dinas lama.
Sebelumnya, Pemprov Sulsel telah melepas berbagai kendaraan melalui lelang resmi. Di antaranya enam unit Alphard, serta kendaraan lain seperti Innova, Pajero, dan ratusan unit lainnya.
Baca juga: Randis Lexus LM Gubernur Disorot, Pemprov Sulsel Tegaskan Strategi Efisiensi Aset
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan kebijakan ini diambil untuk menekan beban anggaran. Terutama dari biaya perawatan kendaraan lama yang terus meningkat.
"Pengadaan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari langkah efisiensi pengelolaan aset daerah," kata Salim dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).
Ia menyebut, banyak kendaraan dinas yang telah melewati batas usia pakai. Kondisi tersebut membuat biaya operasional menjadi tidak lagi ekonomis.
"Selama ini, Pemprov Sulsel menanggung beban pemeliharaan ratusan kendaraan dinas yang sudah berusia tua dan tidak lagi ekonomis untuk digunakan," jelasnya.
Baca juga: Pemprov Sulsel Tegaskan Isu Sewa Helikopter Rp2 Miliar Hoaks, Suhartono: Anggaran Belum Digunakan
Menurutnya, kendaraan yang dilelang merupakan unit dengan biaya operasional tinggi. Langkah ini diambil agar pengelolaan aset menjadi lebih rasional dan efisien.
"Mobil-mobil yang dijual telah memenuhi syarat umur dan biaya operasionalnya terus meningkat," ungkap Salim.
Sebagai gantinya, pemerintah menyediakan satu hingga dua unit kendaraan baru. Kebijakan ini dinilai lebih hemat dalam jangka panjang.
"Ini untuk mendukung operasional kedinasan secara lebih efisien," tuturnya.
Salim menegaskan, pengadaan kendaraan baru mempertimbangkan kebutuhan mobilitas pimpinan daerah. Tujuannya untuk menunjang efektivitas kerja pemerintahan.
"Kendaraan ini dipilih dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas secara lebih optimal," terangnya.
Baca juga: Pemprov Sulsel Ambil Langkah Hukum Buntut Berita Hoaks Sewa Helikopter Rp2 Miliar
Di akhir keterangannya, ia mengimbau masyarakat agar bijak menyikapi informasi. Publik diminta berpegang pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak utuh," tutupnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
