Pemprov Sulsel Klarifikasi Isu Satgas Demo, Tegaskan Bukan untuk Bungkam Kritik

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Sulsel, Muhammad Salim Basmin. (Foto: Dok. Istimewa)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan meluruskan isu pembentukan Satgas Penanganan Demonstrasi yang sempat menuai sorotan. Wacana tersebut ditegaskan bukan untuk membungkam kritik, melainkan memperbaiki pola komunikasi antara pemerintah dan massa aksi.

Penjelasan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo-SP Sulsel, Muhammad Salim Basmin, Kamis (12/2/2026). Ia menekankan substansi gagasan Gubernur lebih pada penataan mekanisme dialog agar aspirasi tersalurkan tanpa mengganggu ketertiban umum.

Baca juga: Wagub Sulsel Wanti-wanti Lonjakan Harga dan Ancaman Inflasi Jelang Ramadan

"Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog. Pemerintah ingin aspirasi publik tersampaikan secara efektif, namun di sisi lain kepentingan umum dan kelancaran layanan publik tetap terjaga," ujarnya, dikutip Jumat (13/2).

Menurut Salim, hingga kini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian konseptual. Belum ada keputusan teknis maupun pembentukan struktur resmi terkait satgas dimaksud.

Baca juga: Bantaeng Diguyur Bantuan Miliaran, Gubernur Sulsel Dorong Sektor Tani dan Nelayan

Kajian itu disebut sebagai respons atas meningkatnya dinamika penyampaian pendapat di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan. Pemerintah ingin memastikan setiap aksi berjalan tertib tanpa mengurangi hak demokratis masyarakat.

Pemprov berharap klarifikasi ini menghindarkan kesalahpahaman di ruang publik. Masyarakat pun didorong tetap aktif menyampaikan aspirasi secara santun, terbuka, dan konstruktif melalui kanal komunikasi yang tersedia.