Rakernas FSP BPD SI di Makassar, Sekda Sulsel Tekankan Keseimbangan Digitalisasi dan Kesejahteraan Pekerja
SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya keseimbangan antara transformasi digital perbankan dan perlindungan tenaga kerja dalam Rakernas FSP BPD SI 2026. Forum ini dinilai strategis untuk menjaga arah industri keuangan tetap inklusif.
Kegiatan berlangsung di Hotel The Rinra Makassar, Sabtu (9/5/2026). Makassar dipercaya sebagai tuan rumah pertemuan nasional pekerja bank pembangunan daerah se-Indonesia.
Jufri menyebut Rakernas menjadi ruang penting memperkuat sinergi antara pemerintah, perbankan daerah, dan serikat pekerja. Kolaborasi ini dibutuhkan di tengah perubahan cepat sektor keuangan.
"Digitalisasi perbankan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Kita harus menyadari bahwa transformasi ini berdampak langsung pada struktur ketenagakerjaan dan keberlanjutan tenaga kerja di daerah," ujarnya.
Baca juga: LPS Warna dari Timur Digelar di Makassar, Budaya dan Literasi Keuangan Bertemu di Satu Panggung
Ia menekankan peran serikat pekerja sebagai jembatan antara kepentingan bisnis dan hak tenaga kerja. Hubungan industrial yang sehat dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas sektor keuangan.
"Kita memerlukan penguatan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan agar setiap langkah transformasi perbankan tetap berorientasi pada kesejahteraan manusia di dalamnya," kata Jufri.
Dalam paparannya, Jufri juga mengungkap tren positif ketenagakerjaan Sulsel. Pertumbuhan ekonomi daerah pada awal 2026 disebut berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk bekerja mencapai 4,7 juta orang dengan tren peningkatan signifikan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel bahkan tercatat di atas rata-rata nasional.
Baca juga: Wagub Sulsel Tegaskan Penguatan Tata Kelola Bank Sulselbar, Dorong Intermediasi Sehat
Ekonomi Sulsel tumbuh 6,88 persen secara tahunan pada Triwulan I-2026. Capaian ini memperkuat posisi daerah sebagai motor ekonomi di kawasan timur Indonesia.
"Syukur Alhamdulillah, pada kuartal pertama tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada di atas angka nasional dan berimplikasi langsung terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka," ungkap Jufri.
Penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan peningkatan. Tercatat sekitar 170 ribu lapangan kerja baru terbuka pada Februari 2026.
Selain itu, jumlah perusahaan yang tercatat dalam data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai 128.684 perusahaan.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat perlindungan pekerja melalui kebijakan upah. Pemprov Sulsel menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
UMP Sulsel naik menjadi Rp3,92 juta atau meningkat 7,21 persen dari tahun sebelumnya. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi daerah.
"Beban dan tanggung jawab kita dalam menjaga kondusivitas hubungan industrial tentu tidaklah ringan," tandasnya.
Baca juga: Buka Puasa Bersama Bank Sulselbar, Sekda Sulsel Apresiasi Peran Generasi Perintis
Sejalan dengan tema Hari Buruh 2026, Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya untuk hadir sebagai fasilitator yang adil dalam menjaga hubungan industrial. Menurut Jufri, penguatan sektor perbankan daerah memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi lokal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pertumbuhan daerah.
Rakernas ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Hasilnya diharapkan mampu memperkuat profesionalisme dan kesejahteraan pekerja BPD.
Forum tahunan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas serikat pekerja. Sinergi antara pemerintah, industri, dan pekerja diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel