Pemprov Sulsel Perkuat Pokja IDI, Demokrasi Wilayah Timur Jadi Sorotan

Rapat Asistensi Penguatan Pokja IDI Wilayah Timur di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya memperkuat kualitas demokrasi di kawasan timur Indonesia melalui penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Komitmen itu disampaikan saat membuka Rapat Asistensi Penguatan Pokja IDI Wilayah Timur.

Kegiatan berlangsung di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Rabu (28/1/2026). Rapat dilaksanakan secara hybrid.

Forum tersebut sangat strategis untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga tata kelola demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. IDI diposisikan sebagai instrumen penting untuk memastikan demokrasi berjalan seiring dengan birokrasi yang akuntabel.

Data yang dipaparkan menunjukkan dinamika nilai IDI Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, IDI Sulsel tercatat 80, kemudian turun menjadi 76,43 pada 2023, naik kembali menjadi 78,93 pada 2024, sementara capaian 2025 masih menunggu rilis resmi BPS pada April 2026.

Baca juga: Pemprov Sulsel Kebut Perbaikan Jalan di Luwu Raya, Akses Seko Jadi Prioritas

Kepala Bakesbangpol Sulsel Bustanul Arifin yang diwakili Sekretaris Kesbangpol Ansar mengungkapkan, fluktuasi tersebut dipengaruhi berbagai faktor di tingkat daerah. Salah satunya adalah keberadaan sejumlah regulasi kepala daerah yang dinilai berpotensi membatasi kebebasan berkeyakinan, yang menjadi indikator penting dalam penilaian IDI.

"Maka, perlu koordinasi Pokja IDI untuk menyikapi dinamika faktual ini," tuturnya.

Ia juga menyoroti tingginya intensitas aksi unjuk rasa di Sulsel, meskipun sebagian besar dipicu isu nasional dan bukan persoalan lokal. Kondisi tersebut tetap berkontribusi terhadap dinamika penilaian demokrasi daerah.

Baca juga: Sekda Sulsel Tegaskan Pemekaran Luwu Raya Harus Ikuti Aturan, Singgung Syarat Provinsi Baru

IDI kini ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi para gubernur, sehingga kepala daerah dituntut lebih aktif menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi. Pemerintah pusat pun menyiapkan skema penghargaan bagi daerah yang berhasil meraih kategori IDI “Tinggi” pada penilaian 2025 yang dilaksanakan tahun 2026.

Di tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas menargetkan IDI berada pada rentang 81,69-85,23 pada 2025 dan meningkat menjadi 83,42-86,96 pada 2029. Target tersebut menuntut penguatan koordinasi lintas sektor dan daerah.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari keterbatasan data di beberapa provinsi, kapasitas SDM dalam memahami indikator IDI, hingga ketidakpastian anggaran penghitungan dari kementerian dan lembaga produsen data. Untuk menjawab tantangan tersebut, pengumpulan data kini dilakukan melalui aplikasi IMA yang memantau sekitar 19.000 media daring.

Rapat asistensi ini menghasilkan rekomendasi utama berupa penguatan Tim Pokja IDI tingkat provinsi dan integrasi data IDI ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Langkah tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan perumusan kebijakan demokrasi yang berbasis data dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.