Gubernur Sulsel Klarifikasi Polemik Paskibraka Saat Pimpin Upacara Pancasila, Tegaskan Persatuan dan Keadilan

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika bangsa saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Momentum ini sekaligus menjadi ruang klarifikasi terkait polemik seleksi Paskibraka nasional.

Upacara berlangsung di Halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada Selasa (2/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti unsur Forkopimda, ASN Pemprov Sulsel, TNI-Polri, serta perwakilan instansi vertikal.

Dalam amanat yang dibacakan, Andi Sudirman menyampaikan pesan resmi Kepala BPIP RI. Ia menekankan Pancasila sebagai dasar negara yang final dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa.

Seluruh elemen masyarakat, menurutnya, memiliki tanggung jawab menjaga persatuan dan menghormati keberagaman. Kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Baca juga: Pemprov Sulsel Gelar Upacara Harkitnas 2026 di TMP Panaikang Makassar, Tegaskan Semangat Nasionalisme Tak Boleh Luntur

Di tengah peringatan tersebut, Gubernur juga menyoroti polemik seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Ia memastikan seluruh proses telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Apa yang telah diputuskan merupakan hasil seleksi sesuai mekanisme. Kesbangpol Provinsi bersama TNI dan Polri sebagai panitia daerah telah bekerja maksimal menjalankan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan daerah," ujarnya.

Andi Sudirman menjelaskan, proses seleksi melibatkan berbagai unsur di tingkat pusat. Mulai dari BPIP, DPPI, TNI, Polri, hingga Sekretariat Militer Presiden.

Keterlibatan lintas institusi ini menjadi jaminan objektivitas dan transparansi. Sistem tersebut dirancang untuk menutup ruang intervensi maupun praktik titipan.

Baca juga: Sekda Sulsel Pimpin Upacara Hari Bela Negara ke-77, Tekankan Solidaritas dan Aksi Nyata

"Proses yang berjalan tidak ditentukan oleh individu ataupun kepentingan tertentu. Mekanisme yang ada dirancang untuk menutup ruang kecurangan," tegas Andi Sudirman.

Ia menambahkan, prinsip utama dalam seleksi adalah keunggulan dan prestasi peserta. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi secara objektif.

"Kita mendahulukan asas keunggulan. Penilaian dilakukan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil seleksi yang objektif, bukan berdasarkan klaster yang berbau ras maupun suku," jelasnya.

Menurutnya, seleksi tidak boleh dipengaruhi faktor ras maupun latar belakang tertentu. Kesempatan harus terbuka sama bagi seluruh anak bangsa.