SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memperkuat strategi pembangunan berbasis data dengan mengoptimalkan pemanfaatan geospasial. Langkah ini diarahkan untuk menghadirkan kebijakan yang lebih presisi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui workshop geospasial bertajuk Transforming Spatial Data into Smarter Development Decisions yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel, 8-9 April 2026. Kegiatan ini melibatkan perangkat daerah, akademisi, hingga praktisi teknologi.
Melalui Bappelitbangda, Pemprov Sulsel menggandeng Pusat Infrastruktur Data Spasial (PIDS) Institut Teknologi Bandung (ITB). Kolaborasi ini menjadi langkah konkret memperkuat kapasitas aparatur dan membangun ekosistem geospasial di daerah.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin, menyebut workshop ini sebagai momentum memperluas sinergi lintas sektor. Ia menilai peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci dalam pemanfaatan data geospasial.
"Workshop ini diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan antara aparatur, akademisi, dan para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Pemanfaatan teknologi ini ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia dan Infrastruktur Informasi Geospasial. Implementasinya diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan hingga pelayanan publik.
Selain itu, forum ini juga diarahkan menghasilkan rekomendasi teknis bagi kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan berbasis data dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Irawan mengatakan Geo-AI memiliki peran strategis di berbagai sektor. Mulai dari pertanian, penataan ruang, hingga mitigasi bencana dan pengembangan smart city.
Baca juga: Sekda Sulsel Lantik Pengurus IKABA 2026-2029, Alumni Bappeda Siap Jadi Mitra Pembangunan Daerah
"Pendekatan geospasial sangat diperlukan untuk mendukung pemetaan, analisis keterkaitan penggunaan lahan dengan risiko bencana, serta penyusunan strategi mitigasi yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan wilayah," jelasnya.
Menurutnya, tantangan seperti banjir, perubahan tutupan lahan, dan berkurangnya daerah resapan air membutuhkan data akurat. Data geospasial menjadi kunci dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.
Kepala PIDS ITB, Budhy Soeksmantono, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan wilayah. Ia mengusung prinsip efisiensi data, yakni sekali dikumpulkan untuk digunakan berulang kali.
"Dengan membangun interaksi dan kolaborasi, kita berharap dapat menemukan solusi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel