Ombudsman Serahkan Rapor Pelayanan Publik 2025, Sulsel Masuk Kategori Baik

Ombudsman RI menyerahkan Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada pemerintah daerah di Sulsel. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Ombudsman Republik Indonesia menyerahkan Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Penyerahan rapor kualitas layanan tersebut berlangsung di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Makassar, Kamis (12/3/2026).

Kegiatan itu diikuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama 10 pemerintah kabupaten/kota yang menjadi objek evaluasi sepanjang 2025. Penilaian juga mencakup sejumlah instansi vertikal seperti kementerian, kepolisian, kantor pertanahan, hingga lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel, Ismu Iskandar, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Penilaian dilakukan untuk memastikan layanan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Ini adalah penganugerahan opini Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 lingkup Sulawesi Selatan," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Gelar Dialog Bersama DPR-Kepala Daerah dan Tokoh Bahas Pemekaran Luwu Raya

Ia mengungkapkan secara umum kualitas pelayanan publik di Sulsel menunjukkan hasil yang positif. Sejumlah daerah bahkan berhasil meraih kategori pelayanan sangat baik.

"Secara umum hasilnya kita melihat bahwa di Sulawesi Selatan berada dalam kategori kualitas baik. Beberapa daerah berada di kualitas sangat baik," jelasnya.

Meski demikian, Ombudsman menilai masih ada tantangan untuk meningkatkan kualitas layanan hingga mencapai level tertinggi. Upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Ke depan kita harapkan ada peningkatan progresif, terutama bagi pemerintah provinsi untuk mencapai kualitas tertinggi pada opini 2026," katanya.

Baca juga: KPK Tinjau Proyek Jalan MYC di Makassar dan Gowa, Pemprov Sulsel Perkuat Transparansi Pembangunan

Ismu menjelaskan penilaian Ombudsman menggunakan sistem opini yang disertai sertifikat serta rapor evaluasi. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi setiap unit layanan publik.

Menurutnya, meskipun sudah berada di kategori baik, jarak menuju kategori sangat baik masih cukup besar. Karena itu, peningkatan kualitas layanan harus dilakukan secara konsisten.

Ia juga berharap daerah di Sulsel dapat masuk dalam jajaran terbaik secara nasional pada penilaian mendatang. Hal tersebut dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Dalam proses penilaian, Ombudsman menggunakan dua komponen utama. Komponen tersebut meliputi kualitas pelayanan serta tingkat kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman.