Pemprov Sulsel Rampungkan Pedoman Strakom Stunting untuk 24 Daerah, Targetkan Lompatan Besar Menuju Indonesia Emas 2045

Peluncuran pedoman Strakom pencegahan dan penurunan stunting di Hotel Ultima Makassar. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmi meluncurkan Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (Strakom) untuk percepatan pencegahan stunting di 4 kabupaten. Empat daerah tersebut meliputi Sinjai, Sidrap, Soppeng, dan Pinrang. 

Acara peluncuran berlangsung di Hotel Horison Ultima Makassar, Jumat (5/12/2025), dengan melibatkan lintas sektor provinsi dan kabupaten. Pedoman Strakom tersebut lahir dari hasil kerja sama dengan lembaga sosial, di antaranya UNICEF, Jenewa Institute, dan Tanoto Foundation.

Agenda ini menandai selesainya penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku (KPP) untuk seluruh 24 kabupaten/kota di Sulsel sejak proses dimulai pada 2022. Tuntasnya dokumen empat kabupaten di 2025 menutup rangkaian penyusunan pedoman yang disiapkan bertahap selama tiga tahun.

Sulawesi Selatan masih menghadapi tingginya angka stunting dengan prevalensi 23,3 persen berdasarkan SSGI 2024. Meski turun 4,1 persen dibanding tahun sebelumnya, angka tersebut masih di atas target nasional dan menunjukkan perlunya strategi komunikasi publik yang lebih terarah.

Baca juga: Polisi Musnahkan Arena Judi Sabung Ayam di Bulukumba, Fasilitas Dibakar hingga Rata

Dorongan berbagai lembaga mitra memperkuat proses penyusunan pedoman Strakom sejak penyusunan tingkat provinsi pada 2022. Pembuatan pedoman kabupaten/kota kemudian dilanjutkan pada 10 daerah di 2023, 10 daerah di 2024, hingga empat kabupaten terakhir pada 2025.

Sekretaris Bappelitbangda Sulsel, Andy, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan arahan terkait pentingnya generasi bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045. 

"Kita akan menyambut Indonesia Emas tahun 2045 sebagai peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, sehingga kita mengharapkan generasi kita sehat tanpa stunting serta produktif," ujarnya, dikutip dari laman resmi Pemprov Sulsel, Senin (8/12).

Ia menjelaskan bahwa pedoman KPP disusun berdasarkan empat pilar utama, yakni advokasi, mobilisasi sosial, kampanye media, dan komunikasi antar-pribadi. Andy juga menyampaikan apresiasi kepada UNICEF, Jenewa Institute, Tanoto Foundation, dan seluruh mitra yang terlibat.

Baca juga: Polsek Bontosikuyu Amankan Ibadah Sambut Natal di Binanga Benteng Selayar

Direktur Jenewa Institute, Surahmansah Said, menyebut penyusunan pedoman ini merupakan kerja lintas sektor yang berjalan sejak 2022. Ia berharap dokumen tersebut menjadi acuan efektif dalam mempercepat penurunan stunting di empat kabupaten.

Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja, menegaskan pentingnya pedoman KPP sebagai jembatan percepatan penurunan prevalensi stunting. Ia menyebut seluruh kabupaten/kota di Sulsel kini memiliki dokumen KPP yang dapat menjadi contoh praktik baik bagi provinsi lain.

"Prevalensi stunting di Sulawesi Selatan masih jauh dari prevalensi nasional, sehingga sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab daerah untuk mengemban amanah bersama dalam penanganan stunting kita lakukan penyusunan pedoman KPP. Sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 ini Provinsi Sulawesi Selatan dan 24 kabupaten/kota telah memiliki pedoman KPP," jelasnya.

Peluncuran dilanjutkan dengan penyerahan dokumen KPP secara simbolis kepada perwakilan kabupaten serta pemaparan materi oleh sejumlah narasumber. Mereka membahas integrasi strategi komunikasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah serta cara memperkuat kolaborasi lintas sektor.