1.430 Km Jalan Provinsi di Sulsel dalam Kondisi Mantap, 20,6% Masih Rusak Berat

Jalan provinsi dengan kondisi mantap di ruas Impa-impa - Anabanua, Kabupaten Wajo. (Foto: Dok. Istimewa)

SULSEL - Sebanyak 71,42% atau 1.430 kilometer jalan provinsi di Sulawesi Selatan tercatat dalam kondisi mantap (sedang-baik). Namun, 20,6% di antaranya masih berstatus rusak berat dan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi.

Data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel menunjukkan bahwa dari total 2.014 Km jalan provinsi, sebanyak 40,90% dalam kondisi baik dan 30,52% sisanya mengalami kerusakan sedang. Sementara kerusakan ringan tercatat sebesar 7,97%.

"Ini dulu jalur-jalur utama yang bapak (Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman) mau tangani, yang kondisi rusak berat," ujar Kepala Dinas BMBK Sulsel, Astina Abbas, Jumat (1/8/2025).

Baca juga: Wanita Diduga Mencuri di Maros Dibebaskan Polisi karena ODGJ, Sempat Menangis Dikepung Warga

Astina menyebut, titik-titik kerusakan jalan tersebar di sejumlah daerah, termasuk kawasan Luwu Raya. Jalur yang menjadi fokus perbaikan meliputi Sabbang hingga perbatasan Sulbar, serta ruas Nuha di Luwu Timur.

Selain itu, jalur strategis seperti ruas dari Toraja ke Pinrang juga masuk dalam daftar penanganan. Ruas-ruas tersebut dinilai vital karena menghubungkan antarwilayah dan mendukung mobilitas warga.

Plt Sekretaris Dinas BMBK Sulsel, Nihaya, menyebut sebagian besar jalan rusak berat berada di wilayah padat lalu lintas. Ia memastikan perbaikan jalan dikerjakan secara bertahap dan berkelanjutan.

"Hampir semua ruas jalan yang ada di kami kewenangan provinsi itu akan tertangani tahun ini," kata Nihaya.

Baca juga: Gubernur Sulsel Serahkan SK ke 6.624 PPPK, Tekankan Pentingnya Profesionalisme ASN

Menurutnya, banyak ruas di daerah terpencil seperti Sabbang masih belum teraspal. Hal itu perlu mendapat perhatian khusus.

BMBK Sulsel juga berencana mengusulkan sejumlah jalan provinsi untuk ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional. Ruas seperti Bojo (Sinjai), Palattae-Tanabatue-Ujung Lamuru (Bone), hingga Takalalla (Soppeng) ke Sidrap tengah disiapkan untuk diajukan.

Namun, Nihaya menegaskan pengalihan status jalan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, usulan tersebut belum tentu disetujui pemerintah pusat.

"SK jalan 5 tahun sekali. Mungkin nanti 5 tahun ke depan kalau disetujui baru bisa beralih status," pungkasnya.