Exit Meeting BPK, Pemprov Sulsel Perkuat Transparansi Keuangan di Tengah Proyek Multiyears

Sekda Sulsel Jufri Rahman tekankan tata kelola pemerintahan transparan saat Exit Meeting BPK. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel menjelang penyampaian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini disampaikan dalam Exit Meeting yang menjadi tahapan akhir pemeriksaan.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menghadiri forum tersebut di Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (21/5/2026). Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Jufri menegaskan bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bukan sekadar proses koreksi. Ia menyebut audit sebagai bagian dari pembinaan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai regulasi.

"Hal ini tentu penting untuk mewujudkan pemerintahan yang taat asas sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.

Baca juga: Audit LKPD 2025 Dimulai, Pemprov Sulsel Siapkan Data Hadapi Pemeriksaan BPK

Menurutnya, tantangan pengelolaan keuangan semakin kompleks seiring pelaksanaan program multiyears project di Sulsel. Program tersebut membutuhkan ketelitian tinggi dalam perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran lintas tahun.

Ia menekankan bahwa setiap penggunaan anggaran harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap kebijakan fiskal pemerintah daerah.

"Pada prinsipnya, satu rupiah uang yang digunakan Pemerintah Provinsi Sulsel harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Jufri berharap rekomendasi BPK dapat menjadi acuan perbaikan ke depan. Hasil audit diharapkan memperkuat sistem pengawasan serta mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan.

Baca juga: BPK Soroti APBD Tak Realistis, Ingatkan Pemda Soal Keseimbangan Anggaran di Ramadan Leadership Camp

"Rekomendasi yang diberikan tentu harus menjadi acuan dalam bekerja dan bertindak ke depan agar tata kelola pemerintahan semakin baik," katanya.

Ia juga meminta seluruh jajaran Pemprov Sulsel bersikap terbuka selama proses pemeriksaan. Kelengkapan data dan kejujuran informasi dinilai sangat menentukan kualitas hasil audit.

"Dalam setiap forum pemeriksaan seperti ini, berikanlah keterangan yang seterang-terangnya dan jangan ada yang ditutupi," pintanya.

Jufri menegaskan peran BPK sebagai lembaga konstitusional dalam mengawasi keuangan negara. Pemprov Sulsel pun berkomitmen terus membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.