Pemprov Sulsel Percepat Implementasi Program MBG 2026, Fokus Tekan Stunting dan Perkuat Gizi Warga

Rapat koordinasi Satgas MBG yang digelar di Kantor Bappelitbangda Sulsel. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mempercepat implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2026 dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. Langkah ini ditujukan untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Satgas MBG yang digelar di Kantor Bappelitbangda Sulsel, Makassar, Kamis (7/5/2026). Pertemuan ini melibatkan berbagai OPD dan instansi terkait di Sulsel.

Program MBG menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menekankan pentingnya sinkronisasi antarinstansi. Ia menyebut penguatan sistem monitoring dan evaluasi menjadi kunci keberhasilan program.

Baca juga: Pemkot Makassar Ikuti Rakor Nasional Antisipasi Keracunan MBG, Munafri Siap Perkuat Pengawasan

Menurutnya, seluruh instansi harus aktif menyampaikan laporan triwulan. Data tersebut menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Peran strategis Bappelitbangda sebagai koordinator monitoring ditegaskan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Koordinasi yang solid diharapkan mampu mempercepat implementasi program di daerah.

Rapat ini juga menghadirkan narasumber dari Badan Gizi Nasional wilayah Makassar. Paparan teknis diberikan untuk memastikan pelaksanaan MBG sesuai standar pada tahun anggaran 2026.

Program ini menyasar kelompok penerima manfaat yang luas. Mulai dari peserta didik hingga kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman & KPPG Kawal Kualitas Program Makan Bergizi Gratis di Sulsel

Pemerintah daerah didorong mempercepat penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi unit layanan gizi. Selain itu, penguatan data, edukasi gizi, dan pengelolaan limbah juga menjadi perhatian.

Program MBG tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat. Perputaran ekonomi lokal juga diharapkan meningkat melalui keterlibatan berbagai sektor.

Rapat koordinasi ini diikuti sekitar 30 instansi. Di antaranya perwakilan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Ketahanan Pangan.

Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang serius mempersiapkan implementasi penuh MBG 2026. Kesiapan ini dilakukan melalui penguatan sinergi lintas sektor.

Pemprov Sulsel menargetkan program ini berjalan optimal dan berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.