SULSEL - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperketat pengendalian harga dan pasokan pangan jelang Iduladha 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah potensi lonjakan permintaan.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (7/5/2026). Forum ini dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah, instansi vertikal, OPD, dan TPID se-Sulawesi Selatan.
Pertemuan bertema stabilisasi harga menjelang HBKN Iduladha ini menyoroti potensi kenaikan harga komoditas strategis. Pemerintah menilai antisipasi dini penting agar pasokan tetap aman dan harga terkendali.
Fatmawati menekankan penguatan koordinasi lintas daerah menjadi kunci utama. Distribusi pangan yang lancar dinilai mampu menekan gejolak harga di pasar.
Baca juga: 5 Strategi Jitu Sulsel Kendalikan Inflasi, Fokus Jaga Harga dan Pasokan
"HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan," katanya.
Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga di seluruh wilayah. Pemerintah ingin memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga stabil.
Ia mengungkapkan, Sulsel sempat mengalami tekanan inflasi tinggi pada awal 2026. Namun kondisi itu kini mulai terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel per Mei 2026 turun menjadi 2,68 persen secara tahunan. Angka ini kembali masuk dalam rentang target nasional.
Baca juga: Pemprov Sulsel Siapkan 11 Jurus Kendalikan Inflasi dan Percepat Digitalisasi Jelang HBKN 2026
"Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama," ucap Fatmawati.
Penurunan tersebut menunjukkan efektivitas sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan. Meski begitu, sejumlah komoditas masih perlu diwaspadai.
Komoditas seperti cabai, bawang, beras, hingga hasil perikanan disebut masih rentan mengalami tekanan. Terlebih, ketahanan stok beberapa komoditas terbilang terbatas.
Pemerintah memastikan intervensi pasar dan distribusi pangan telah disiapkan. Langkah ini untuk menjaga ketersediaan sekaligus menahan lonjakan harga.
Fatmawati meminta TPID daerah segera mengambil langkah konkret. Di antaranya melalui Gerakan Pangan Murah dan penguatan kerja sama antarwilayah.
"Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak," tegasnya.
Selain itu, pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) didorong untuk operasi pasar. Kebijakan ini diharapkan mempercepat respons terhadap gejolak harga.
Baca juga: Pemprov Sulsel Matangkan Rakorda Satgas Saber Jelang HBKN, Fokus Kendalikan Harga dan Mutu Pangan
Pemprov Sulsel juga memperkuat program strategis pengendalian inflasi. Mulai dari peningkatan produksi pertanian hingga digitalisasi data pangan.
Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan jangka panjang. Stabilitas harga diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun.
Pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat menjadi fokus utama dalam kebijakan ini.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
