SULSEL - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, membantah tegas isu rangkap jabatan yang menyeret namanya dan ramai beredar di media sosial. Ia memastikan informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan publik.
Isu itu mencuat dari pemberitaan terkait papan struktur internal di RSUD Haji Makassar, yang dinilai memunculkan dugaan rangkap jabatan. Namun, Evi menegaskan dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai direktur sejak dilantik sebagai Kadis Kesehatan pada 1 November 2025.
"Terkait berita ini semua tidak benar. Sejak 1 November saya sebagai Kadis Kesehatan dan sejak saat itu saya tidak lagi menjabat Direktur di RS Haji," ujar dr. Evi dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan posisi Direktur RSUD Haji telah diisi pejabat definitif yang baru. Pergantian jabatan tersebut telah berjalan sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
Baca juga: Pemprov Sulsel Klarifikasi Isu Satgas Demo, Tegaskan Bukan untuk Bungkam Kritik
"Dr. Rachma Syahrir yang menggantikan saya sebagai direktur definitif RS Haji," jelasnya.
Menurutnya, polemik yang muncul hanya dipicu persoalan teknis pada papan struktur organisasi yang belum diperbarui. Ia menilai hal tersebut bukan indikator adanya rangkap jabatan secara administratif.
"Bisa saja papan struktur itu belum diganti, itu hal biasa. Tapi secara administrasi saya bukan lagi Direktur RS Haji semenjak dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan," tegasnya.
Baca juga: Bantah Isu Perusahaan Israel Investasi di Luwu Utara, Gubernur Sulsel: Provinsi Tak Akan Beri Izin
Evi juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar. Ia meminta publik tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi.
"Saya sekali lagi menegaskan tidak ada rangkap jabatan hingga hari ini, jadi saya sampaikan kepada publik bahwa berita yang beredar tidak benar," tandasnya.
Di bawah kepemimpinannya, Dinas Kesehatan Sulsel mencatat sejumlah capaian strategis, mulai dari penghargaan program cek kesehatan gratis hingga penguatan deteksi dini penyakit. Program seperti pemeriksaan HPV DNA dan percepatan deteksi TBC menjadi bagian dari upaya peningkatan layanan kesehatan di daerah.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mendorong pemerataan tenaga kesehatan serta transformasi layanan agar lebih dekat dengan masyarakat. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas akses kesehatan di seluruh wilayah Sulsel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
