SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan perlindungan kelompok rentan. Langkah ini menjadi bagian strategi besar menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Arah kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Tematik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (22/4/2026). Forum ini menjadi tahap awal penyusunan RKPD 2027 yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan.
Rakortek mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan prioritas pembangunan. Isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia ditegaskan sebagai bagian integral pembangunan.
Pendekatan ini juga memperkuat perencanaan berbasis data agar program lebih terukur. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.
Baca juga: RKPD 2027 Mulai Disusun, Wagub Sulsel Tegaskan Bukan Sekadar Formalitas Perencanaan
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menilai kualitas SDM menjadi kunci utama pembangunan.
"Capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, tetapi tantangan pembangunan manusia belum selesai," ujarnya.
Ia menegaskan isu stunting dan kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam perencanaan daerah. Pendekatan lintas sektor dinilai penting untuk menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Data pembangunan Sulsel menunjukkan tren yang cukup positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 7,43 persen.
Baca juga: DPRD Sulsel Sahkan Propemperda 2026, Selaraskan Regulasi dengan Arah Pembangunan Daerah
Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 berada di angka 4,45 persen. Kondisi ini mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang relatif optimal.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting turun menjadi 23,3 persen berdasarkan data 2024. Penurunan ini menunjukkan hasil intervensi mulai terlihat.
Meski begitu, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia masih besar. Intervensi yang lebih tajam dan berkelanjutan dinilai tetap diperlukan.
Sulawesi Selatan juga mulai menghadapi fenomena peningkatan jumlah lansia. Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif.
"Lansia tidak boleh dipandang sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dihormati dan diberdayakan," kata Irawan.
Menurutnya, pembangunan ke depan harus berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan. Layanan tidak hanya bersifat dasar, tetapi juga berkelanjutan dan produktif.
Indikator pembangunan manusia turut menjadi perhatian utama. IPM Sulsel pada 2025 tercatat 75,92 dengan IPG mencapai 93,53.
Pemprov Sulsel mendorong sinkronisasi target pembangunan antarwilayah. Program 2027 diharapkan lebih spesifik dan sesuai kebutuhan daerah.
Baca juga: Hari Jadi Bone ke-696 Jadi Panggung Arah Baru Pembangunan, Pemprov Sulsel Dorong Proyek Strategis
"Seluruh program Tahun Anggaran 2027 harus mampu menjawab persoalan pembangunan secara konkret," tegasnya.
Pendekatan tematik juga diarahkan memperkuat kolaborasi antar perangkat daerah. Intervensi pembangunan diharapkan tidak lagi berjalan secara parsial.
"Rakortek ini bukan sekadar forum koordinasi, tetapi ruang konsolidasi untuk menyatukan perspektif pembangunan," katanya.
Hasil forum ini akan menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan. Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang RKPD 2027.
Baca juga: Musrenbang Kemiskinan 2027 Dibuka, Sekda Sulsel Tekankan Intervensi Terpadu dan Tepat Sasaran
Pemprov Sulsel menilai strategi tematik penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga inklusivitas.
"Rakortek ini menegaskan komitmen Sulsel dalam membangun secara inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
