Wagub Sulsel Perkuat Peran Legislator Perempuan, Soroti Kekerasan hingga Stunting

Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi memberikan sambutan pada Seminar dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulsel di Makassar. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi membuka Seminar Edukasi dan Pelantikan Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Sulsel sebagai langkah strategis memperkuat peran legislator perempuan. Forum ini diarahkan untuk menjawab isu krusial pembangunan daerah, mulai dari perlindungan perempuan dan anak hingga stunting dan ketahanan keluarga.

Kegiatan tersebut digelar di Mahoni Hall Hotel Claro Makassar, Selasa (23/12/2025). Seminar mengusung tema “Pengasuhan Positif bagi Perempuan Anggota Legislatif” untuk membangun perspektif kebijakan yang sensitif gender di era digital.

Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan posisi perempuan sangat menentukan kemajuan bangsa, baik di ruang domestik maupun publik. Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dinilainya sebagai modal lahirnya kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

"Saya selalu merasa mendapatkan booster ketika berada di lingkungan perempuan. Saya berkomitmen untuk terus mendukung perempuan agar saling menguatkan. Perempuan adalah pilar kemajuan bangsa," kata Fatmawati.

Baca juga: Daftar 25 Penerima Penghargaan Perempuan Inspiratif dari Pemprov Sulsel

Ia menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan. Hingga November 2025, UPT PPA Sulsel mencatat 283 kasus yang ditangani sepanjang tahun.

Dari jumlah tersebut, korban didominasi perempuan sebanyak 130 orang dan anak perempuan 120 orang, menandakan kelompok ini masih paling rentan. Kondisi ini disebutnya sebagai alarm serius bagi seluruh pemangku kebijakan.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan sosial, tetapi persoalan pembangunan dan masa depan generasi," tegasnya.

Fatmawati juga mengingatkan tantangan kesehatan ibu dan anak yang masih berat. Angka kematian ibu Sulsel pada 2024 tercatat 134 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target global SDGs 2030.

Baca juga: Pemprov Sulsel Anugerahi Penghargaan untuk 25 Perempuan Inspiratif di Hari Ibu ke-97

"Risiko kehamilan dan persalinan masih tinggi, terutama di wilayah desa dan daerah dengan akses layanan kesehatan terbatas," ujarnya.

Persoalan stunting turut menjadi sorotan karena prevalensinya masih 23,3 persen pada 2024, melampaui rata-rata nasional. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan sekitar Rp65 miliar untuk percepatan penanganan stunting.

"Kita tidak bisa jumawa dengan penghargaan. Angka stunting kita masih di atas nasional. Dukungan kebijakan legislatif sangat menentukan," sebut Fatmawati.

Ia menambahkan, rasio kekerasan terhadap perempuan mencapai 21,33 per 100.000 perempuan dan diyakini lebih besar karena banyak kasus tak dilaporkan. Legislator perempuan diharapkan menjadi motor perubahan dalam menuntaskan persoalan ini.