Sekda Sulsel Hadiri Buka Puasa FKIJK, Soroti Peran Industri Keuangan Dorong Ekonomi Daerah

Sekda Sulsel Jufri Rahman memberikan sambutan pada acara silaturahmi dan buka puasa bersama FKIJK. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Momentum Ramadan dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, regulator, dan pelaku industri jasa keuangan di kawasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Silaturahmi tersebut dikemas dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar di kantor otoritas pengawas sektor keuangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menghadiri kegiatan silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK). Acara berlangsung di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulselbar, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan regulator, pemerintah daerah, serta pelaku industri jasa keuangan dalam suasana kebersamaan Ramadan. Pertemuan ini juga menjadi ruang memperkuat komunikasi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Jufri Rahman menilai keberadaan FKIJK memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan sektor keuangan. Forum tersebut dinilai mampu menjadi ruang koordinasi bagi para pelaku industri dalam merumuskan langkah bersama.

Baca juga: LPS Warna dari Timur Digelar di Makassar, Budaya dan Literasi Keuangan Bertemu di Satu Panggung

"Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia ke depan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan pemerintah bisa terwujud," ungkap Jufri.

Ia menambahkan forum komunikasi tersebut juga menjadi sarana berbagi informasi antar pelaku industri jasa keuangan. Melalui forum itu, berbagai persoalan sektor keuangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengapresiasi yang telah dilakukan FKIJK Sulsel dan Sulbar serta peran dari OJK," ujarnya.

Menurut Jufri, FKIJK tidak hanya menjadi wadah silaturahmi, tetapi juga ruang koordinasi penting bagi industri jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK. Keberadaan forum tersebut dinilai mampu memperkuat kerja sama antar lembaga.

Baca juga: Komisaris Utama Bank Sulselbar Hadiri Serah Terima LHP BPK, Dorong Penguatan Kinerja

"FKIJK itu komunitas yang sangat positif karena selain OJK mengawasi sektor keuangan, komunitas ini juga menjadi tempat berbagi informasi dan mempererat silaturahmi," jelasnya.

Ia juga menilai forum tersebut dapat menjadi sarana penyelesaian persoalan di sektor keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan kolektif. Dengan koordinasi yang baik, berbagai tantangan dapat dihadapi secara bersama.

"Persoalan sulit yang mungkin tidak dibicarakan secara kolektif bisa menjadi lebih rumit. Melalui FKIJK ini bisa menjadi sarana penyelesaian," tambahnya.

Kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan sendiri menunjukkan tren positif. Per Januari 2026, total aset perbankan di provinsi ini tercatat mencapai Rp212,19 triliun.

Baca juga: Wagub Sulsel Tegaskan Penguatan Tata Kelola Bank Sulselbar, Dorong Intermediasi Sehat

Dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp145,27 triliun, sementara penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun. Pertumbuhan kredit juga tercatat sebesar 5,56 persen secara tahunan.

Risiko kredit masih terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,76 persen. Sementara rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada angka 119,11 persen yang menunjukkan fungsi intermediasi perbankan tetap kuat.

Penyaluran kredit terbesar di Sulsel masih didominasi sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp38,21 triliun. Sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan menyusul dengan nilai Rp15,80 triliun.

Sektor industri pengolahan menerima kredit sebesar Rp8,32 triliun, sementara sektor konstruksi mencapai Rp4,97 triliun. Distribusi kredit terbesar masih terkonsentrasi di Kota Makassar.

Baca juga: Sekda Jufri Rahman Hadiri Dzikir Bersama Peringatan 65 Tahun Bank Sulselbar

Kota Makassar mencatat porsi kredit sebesar 52,16 persen. Kota Palopo berada di posisi berikutnya dengan 7,05 persen, disusul Kota Parepare 4,15 persen dan Kabupaten Bulukumba 4,08 persen.

Pertumbuhan juga terlihat pada sektor keuangan nonbank. Layanan fintech lending tumbuh 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan sektor penjaminan naik 36,64 persen.

Di pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga terus bertambah. Hingga akhir tahun tercatat 525.596 investor dengan pertumbuhan mencapai 31,23 persen secara tahunan.

Nilai transaksi saham bahkan mencapai Rp41,87 triliun atau meningkat 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya partisipasi masyarakat dalam investasi pasar modal.

Baca juga: Pemkab Bone Terima Bantuan 5 Motor Sampah Lewat CSR dari Bank Sulselbar Senilai Rp 1,1 M

Berbagai program penguatan ekonomi juga dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan. Salah satunya program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun.

Program lain meliputi pembentukan 1.611 klaster UMKM serta perluasan penggunaan QRIS yang telah menjangkau 1.319.115 merchant. Inisiatif ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Upaya peningkatan literasi keuangan juga terus digalakkan. Program One Student One Account telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar di Sulawesi Selatan.

Selain itu, program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi OJK telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total 631.813 peserta. Program tersebut menyasar pelajar, UMKM, nelayan, hingga petani.

Kegiatan silaturahmi ini juga dihadiri Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin. Turut hadir pimpinan industri jasa keuangan, Direktur Utama Bank Sulselbar, serta para insan media.