SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menetapkan 11 langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026. Kebijakan ini menjadi respons dini untuk mengantisipasi lonjakan inflasi dan memastikan transaksi pemerintah berjalan lebih transparan dan efisien.
Keputusan tersebut dirumuskan dalam High Level Meeting (HLM) yang dipimpin Sekretaris Daerah Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (13/2/2026). Pertemuan ini melibatkan kepala daerah, otoritas keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan strategis di Sulawesi Selatan.
Sebanyak lima langkah difokuskan pada pengendalian inflasi, terutama pada komoditas sensitif seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, telur, dan gula. Pemerintah akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif dengan prinsip tepat lokasi, sasaran, waktu, dan komoditas.
Selain itu, kerja sama antar daerah diperkuat dengan memanfaatkan data neraca pangan dan prakiraan cuaca dari BMKG. Langkah ini juga mencakup penyediaan cadangan pangan untuk menghadapi potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem.
Baca juga: Pemprov Sulsel Bakal Gelar Ramadan Leadership Camp, Tingkatkan Integritas dan Kapasitas Pejabat
Distribusi beras SPHP dan Minyakita juga dipastikan berjalan lancar melalui koordinasi intensif dengan Bulog dan pemerintah daerah. Fokusnya adalah wilayah defisit pasokan dan daerah dengan harga di atas batas eceran tertinggi.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu ongkos distribusi bahan pokok. Di sisi lain, masyarakat diajak mengembangkan urban farming dengan menanam komoditas barito seperti cabai, bawang, dan tomat di pekarangan.
"Mendorong penggunaan BTT untuk bantuan ongkos angkut komoditas inflasi, mendorong moral suation dan komunikasi publik Belanja Bijak serta mengoptimalkan program urban farming," papar Jufri.
Penguatan tata kelola TPID menjadi perhatian penting, termasuk keterlibatan langsung kepala daerah dalam pengendalian inflasi. Digital farming dan penggunaan bibit unggul juga dipromosikan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
Baca juga: DJ Nathalie Holscher Batal Tampil di Palopo, Acara Valentine Love Terkendala Izin Polisi
Pada aspek digitalisasi, enam langkah strategis disiapkan melalui penyusunan roadmap percepatan digitalisasi daerah 2026-2028. Program ini menjadi kelanjutan dari upaya elektronifikasi transaksi pemerintah yang telah berjalan sebelumnya.
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk transaksi belanja resmi. ASN juga diharapkan menjadi teladan dengan menggunakan mobile banking dan QRIS, termasuk layanan dari Bank Sulselbar.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan otoritas moneter dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Pemerintah berharap rangkaian langkah ini mampu menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Selain itu, percepatan digitalisasi diyakini dapat memperkuat transparansi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
