Sekda Sulsel Tekankan Reformasi Birokrasi, CPNS Diminta Jadi Motor ASN Berkelas Dunia

Sekda Sulsel Jufri Rahman tekankan reformasi birokrasi pada pelatihan dasar CPNS di BBPK APDN. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya reformasi birokrasi berbasis pelayanan publik saat membuka Pelatihan Dasar CPNS di Makassar. Ia menyebut ASN harus menjadi penggerak utama menuju birokrasi kelas dunia.

Pelatihan yang berlangsung di Balai Besar Pengembangan Kompetensi (BBPK) Aparatur Pemerintah Dalam Negeri (APDN) itu diikuti CPNS angkatan XVII, XVIII, dan XIX Tahun 2026, Selasa (19/5/2026). Kegiatan ini menjadi fondasi awal pembentukan kapasitas dan karakter aparatur negara.

Dalam paparannya, Jufri menyoroti arah employer branding ASN sesuai kebijakan Presiden RI. Ia menekankan pentingnya birokrasi yang responsif, pelayanan berbasis teknologi, hingga pengelolaan anggaran yang efektif.

"Fokus kita mencakup responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan publik, pelayanan berbasis teknologi, hingga pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran," ujarnya.

Baca juga: Sekda Sulsel Bekali CPNS di Pelatihan Dasar 2026, Tekankan Peningkatan Kompetensi dan Nilai ASN BerAKHLAK

Ia menjelaskan, desain reformasi birokrasi nasional 2025-2045 menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama. Targetnya adalah menghadirkan birokrasi kompetitif berstandar global dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.

"Pelayanan publik menjadi sasaran strategis untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia," kata Jufri.

Menurutnya, tantangan ke depan menuntut ASN tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan zaman. Aparatur dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis.

Konsep world class bureaucracy 2045, lanjutnya, menitikberatkan pada kolaborasi lintas sektor dan penguatan sistem merit. Selain itu, diperlukan kelembagaan yang lincah serta aparatur yang profesional dan berkinerja tinggi.

Baca juga: Sulsel Jadi Pelopor Komcad ASN Nasional, Wamenhan Apresiasi Langkah Andi Sudirman

Ia juga menekankan pentingnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatif. Hal ini menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan dan layanan publik yang inklusif.

Jufri mengingatkan penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nilai tersebut harus menjadi fondasi budaya kerja di setiap instansi pemerintah.

"Nilai ini dimaksudkan sebagai pembentuk budaya kerja, mulai dari nilai, perilaku, hingga budaya organisasi," tegasnya.

Ia menambahkan, internalisasi nilai tersebut wajib dilakukan secara menyeluruh di setiap instansi. Penerapannya dilakukan melalui kode etik, kode perilaku, dan sistem kerja yang terintegrasi.