Pemprov Sulsel Matangkan RKPD 2027, Fokus Turunkan Stunting dan Lindungi Kelompok Rentan

Rapat Koordinasi Teknis Tematik (Rakortek) untuk mematangkan arah pembangunan Sulsel 2027. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan fokus pada percepatan penurunan stunting dan perlindungan kelompok rentan. Langkah ini menjadi bagian strategi besar menyiapkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Arah kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Tematik di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (22/4/2026). Forum ini menjadi tahap awal penyusunan RKPD 2027 yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan.

Rakortek mempertemukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelaraskan prioritas pembangunan. Isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia ditegaskan sebagai bagian integral pembangunan.

Pendekatan ini juga memperkuat perencanaan berbasis data agar program lebih terukur. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kondisi riil masyarakat.

Baca juga: RKPD 2027 Mulai Disusun, Wagub Sulsel Tegaskan Bukan Sekadar Formalitas Perencanaan

Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menilai kualitas SDM menjadi kunci utama pembangunan.

"Capaian ini menunjukkan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, tetapi tantangan pembangunan manusia belum selesai," ujarnya.

Ia menegaskan isu stunting dan kelompok rentan harus menjadi prioritas dalam perencanaan daerah. Pendekatan lintas sektor dinilai penting untuk menghasilkan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Data pembangunan Sulsel menunjukkan tren yang cukup positif. Persentase penduduk miskin pada September 2025 tercatat 7,43 persen.

Baca juga: DPRD Sulsel Sahkan Propemperda 2026, Selaraskan Regulasi dengan Arah Pembangunan Daerah

Tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 berada di angka 4,45 persen. Kondisi ini mencerminkan penyerapan tenaga kerja yang relatif optimal.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting turun menjadi 23,3 persen berdasarkan data 2024. Penurunan ini menunjukkan hasil intervensi mulai terlihat.

Meski begitu, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia masih besar. Intervensi yang lebih tajam dan berkelanjutan dinilai tetap diperlukan.

Sulawesi Selatan juga mulai menghadapi fenomena peningkatan jumlah lansia. Kondisi ini menuntut perubahan pendekatan pembangunan yang lebih adaptif.