SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Selatan Jufri Rahman membuka Musrenbang Tematik Penanggulangan Kemiskinan 2027 dengan menekankan pentingnya pendekatan terpadu dan berkeadilan. Forum ini menjadi langkah strategis menyatukan kebijakan lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan.
Kegiatan berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/4/2026), dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota. Tema yang diusung menitikberatkan pada transformasi penanganan kemiskinan yang inklusif dan berkelanjutan.
Jufri menegaskan, penanggulangan kemiskinan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi kuat berbasis data agar intervensi kebijakan tepat sasaran.
"Pendekatan harus menyeluruh, terkoordinasi, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah," ujarnya.
Baca juga: Angka Kemiskinan Sulsel Turun Jadi 7,60%, Terendah Sejak 2020 Meski Ketimpangan Naik Tipis
Ia menyebut langkah ini sejalan dengan target nasional dalam RPJMN 2025–2029. Fokusnya adalah percepatan penurunan kemiskinan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Sulsel pada 2025 berada di angka 7,43 persen. Angka ini lebih rendah dari nasional dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Capaian tersebut mencerminkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Posisi Sulsel pun semakin kuat di kawasan Indonesia Timur.
Namun, kesenjangan antarwilayah masih menjadi tantangan serius. Sejumlah daerah masih mencatat angka kemiskinan di atas 10 persen.
Baca juga: Kemiskinan Sulsel Turun ke Level Terendah dalam 6 Tahun, BPS Catat Capaian Positif 2025
Berdasarkan data BPS per 22 September 2025, ada delapan kabupaten dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen. Diantaranya Pangkep 11,6 persen, Jeneponto 11,42 persen, Luwu 10,97 persen, Luwu Utara 10,74 persen, Enrekang 10,73 persen, Kepulauan Selayar 10,61 persen, Tana Toraja 10,54 persen, dan Toraja Utara 10,05 persen.
Di sisi lain, beberapa daerah seperti Makassar dan Parepare mencatat tingkat kemiskinan terendah. Perbedaan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih merata.
"Kondisi ini mengingatkan kita bahwa pembangunan tidak hanya harus tumbuh, tetapi juga harus merata," tutur Jufri.
Jufri meminta pemerintah daerah mengidentifikasi penyebab kemiskinan secara spesifik. Langkah ini penting untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
"Karena itu, saya meminta pemerintah kabupaten/kota mengidentifikasi secara detail faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah masing-masing," tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan perencanaan berbasis data. Integrasi program sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dinilai menjadi kunci keberhasilan.
Melalui forum ini, diharapkan lahir kebijakan yang lebih tajam dan berdampak nyata. Pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Sulsel
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
