Kunker Pemkot Parepare ke Balikpapan Disorot, 147 Pejabat Ikut di Tengah Efisiensi Anggaran

Pemkot Parepare kunjungan kerja ke Balikpapan dengan membawa rombongan besar. (Foto: Dok. Istimewa)

SULSEL - Kunjungan kerja (kunker) Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare ke Balikpapan, Kalimantan Timur, menuai sorotan publik setelah Wali Kota Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Hermanto memboyong 147 pejabat-staf sekaligus. Langkah ini dipertanyakan karena dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.

Rombongan berangkat ke Balikpapan lewat jalur laut menggunakan KM Dharma Kartika IX dari Pelabuhan Nusantara Parepare, pada Kamis (22/1/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mempelajari penataan UMKM, pengelolaan perusahaan daerah, serta sistem perparkiran.

"Agenda kunjungan kerja dengan tiga poin yang ingin dicapai yaitu terkait penataan UMKM, pengelolaan perparkiran, dan pengelolaan perusahaan daerah," ujar Kepala Dinas Kominfo Parepare Anwar Amir, Sabtu (24/1).

Anwar enggan merinci jumlah pejabat yang ikut serta dalam rombongan tersebut. Ia hanya menyebut peserta kunker berasal dari unsur organisasi perangkat daerah dan Forkopimda.

Baca juga: Datang Mengamuk ke Rumah Ortu, Kakak di Sinjai Tewas Ditikam Adik yang Lindungi Keluarga

"Unsur yang hadir dari Forkopimda dan SKPD. Minggu pulang," katanya.

Sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Parepare, Andi Muhammad Fudail, yang menilai kunker dengan rombongan besar berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan. Ia menilai seharusnya ada pembagian peran agar roda pemerintahan tetap berjalan di daerah.

"Sebaiknya tidak dilakukan kunker rombongan. Harusnya kalau wali kota berangkat, wakil wali kota atau sekda yang tinggal, supaya pemerintahan tetap berjalan," ujarnya.

Fudail mengungkapkan polemik serupa bukan kali pertama terjadi. Ia menyinggung kunjungan pejabat Pemkot Parepare sebelumnya ke Surabaya yang dinilai membuat pusat pemerintahan nyaris kosong.

Baca juga: Dua Mobil Tabrakan di Poros Maros-Bone, Tiga Orang Dilarikan ke RS

"Ini terulang kembali kedua kalinya. Kemarin ke Surabaya juga begitu, seakan pemerintahan kosong karena pimpinan utama tidak berada di tempat," keluhnya.

Selain soal efektivitas pemerintahan, Fudail juga menyoroti potensi beban anggaran daerah. Menurutnya, perjalanan dinas rombongan besar hampir pasti menyedot APBD melalui biaya transportasi dan SPPD.

"Kalau soal membebani anggaran, pasti membebani. Karena biasanya masing-masing menggunakan SPPD," tegasnya.

Fudail mengaku belum mengantongi daftar resmi 147 pejabat yang ikut dalam kunker tersebut. Namun, ia mendapat informasi bahwa rombongan juga melibatkan unsur Forkopimda, pimpinan perbankan, hingga kalangan pengusaha.

"Nah inilah yang kami tidak tahu pasti, termasuk tujuan detailnya," pungkasnya.