Pemprov Sulsel Terima Kunker Komisi II DPR RI, Bahas Kontribusi BUMD dalam Pembangunan Daerah

Komisi II DPR RI kunker ke Pemprov Sulsel bahas kontribusi BUMD dan bank daerah lewat PAD. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja (Kunker) Komisi II DPR RI terkait pengawasan Bank Daerah sebagai BUMD yang berkontribusi pada pendapatan daerah, Rabu (27/8/2025). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel.

Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, yang membacakan sambutan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI. Ia menekankan stabilitas nasional sebagai fondasi penting bagi pembangunan daerah.

"Bukti nyata dari kemajuan ini dapat kita lihat pada capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan pertama 2025 yang tumbuh positif 5,78 persen (yoy). Angka kemiskinan per Maret 2025 juga turun menjadi 7,60 persen," ujar Jufri.

Jufri menegaskan, arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan mengikuti visi "Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter", selaras dengan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029.

"Arah pembangunan Sulawesi Selatan lima tahun mendatang diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkokoh kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," tambahnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel Gelar Pelatihan Fast Learning Pengadaan Barang/Jasa Secara Daring

Bank Sulselbar dan BUMD lainnya menjadi bagian strategi pembangunan ekonomi Sulsel. Kedua lembaga ini bertugas meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi sumber PAD, khususnya melalui UMKM, pertanian, dan perikanan.

Saat ini, Pemprov Sulsel membina lima BUMD, termasuk PT Sulsel Citra Indonesia, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Sulsel Andalan Energi, serta Perusda Agribisnis. Bank Sulselbar tercatat sebagai kontributor dividen terbesar bagi PAD sekaligus penggerak pembiayaan ekonomi lokal.

"Kami menyadari masih banyak tantangan dalam memperkuat kinerja BUMD. Namun dengan dukungan, arahan, dan pengawasan Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD Sulsel dapat berkembang lebih sehat dan profesional," ujar Jufri.

"Serta berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel Usulkan 1.578 PPPK Paruh Waktu, Formasi Guru Terbanyak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan komitmen lembaganya dalam menyusun Undang-Undang BUMD. Mereka ingin BUMN membantu pembangunan daerah lewat pemasukan dari PAD.

"Intinya bahwa kita ini mau bikin Undang-Undang Badan Usaha Milik Daerah. Kita pengen dengar sejauh mana BUMD tidak menjadi beban anggaran, tapi justru instrumen penguatan PAD lewat dividen atau tugas Public Service Obligation dan BLUD-nya," jelas Aria Bima.

Aria juga menekankan pentingnya BUMD dibentuk sesuai sektor unggulan daerah seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian. Ia menambahkan, penguatan BUMD harus disinergikan dengan BUMN agar manfaat ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat.