SULSEL - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC). Langkah ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional bersama pemerintah pusat.
Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu berlangsung secara virtual dari Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (29/9/2025). Pertemuan tersebut membahas pencegahan keracunan makanan pada program MBG dan percepatan penanganan TBC.
Munafri menegaskan Pemkot Makassar siap memperketat pengawasan makanan agar aman dan memenuhi standar gizi. Ia menambahkan, strategi percepatan penanganan TBC juga akan melibatkan TP PKK dan kader posyandu.
"Sekaligus kami akan lakukan antisipasi memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian TBC di seluruh wilayah kota," kata Munafri.
Hingga kini, tercatat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dengan total penerima manfaat 138.636 orang. Jumlah itu terdiri atas 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik.
Baca juga: Wali Kota Makassar Lantik 263 Pejabat Pengawas, Tekankan Pentingnya Pelayanan Publik
Munafri menyebut Pemkot menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. Ia menegaskan bahwa pengawasan ini akan dilakukan secara rutin agar risiko keracunan bisa dicegah.
"Untuk MBG, kita menunggu Peraturan Presiden baru, sambil terus melakukan koordinasi dengan sekolah," jelasnya.
Ia juga meminta seluruh sekolah penerima program untuk rutin berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, keterlibatan semua pihak akan memastikan pelaksanaan MBG benar-benar aman.
"Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar," tegas Munafri.
Baca juga: Wawali Makassar Terima Audiensi PMTS, Bahas Pelestarian Budaya
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penerapan protokol baku jika terjadi keracunan. Arahan ini disampaikan dalam forum yang melibatkan kepala daerah dan dinas terkait di seluruh Indonesia.
"Prosedur tata laksana sudah baku, pastikan segera dijalankan dan dilaporkan," ujarnya.
Budi meminta sekolah lebih ketat memeriksa makanan sebelum disajikan. Ia menekankan penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan pencegahan keracunan.
Ia menambahkan seluruh dapur SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi standar utama untuk menjamin keamanan pangan sebelum makanan dibagikan.
"Targetnya satu bulan, bila perlu dua minggu. Dinas kesehatan harus jemput bola melakukan inspeksi," tegasnya.
Baca juga: Pemprov Sulsel Gelar Gerakan Pangan Murah Serentak di 24 Kabupaten/Kota
Kemenkes juga menyiapkan laboratorium daerah dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus serta laboratorium toksikologi untuk zat kimia. Fasilitas ini akan mempercepat deteksi dini sebelum makanan beredar ke peserta program.
Menurutnya, edukasi dasar seperti mencuci tangan, pengecekan alergi makanan, hingga pemantauan gejala keracunan sangat penting. Hal sederhana ini diyakini mampu mencegah kasus keracunan sejak dini.
"Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya," katanya.
Sebagai langkah akhir, Budi menyebut Gugus Gerak Cepat di bawah Kemendagri siap menangani setiap laporan keracunan. Tim ini akan bergerak cepat memastikan pelaporan hingga tindak lanjut berjalan terkoordinasi.
"Kerja sama seluruh pihak, dari sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah adalah kunci menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak kita," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Makassarkota.go.id
Author
TERPOPULER
TAG POPULER
BERITA TERKAIT
BERITA TERBARU
