Pemprov Sulsel Perketat Distribusi BBM Subsidi, Digitalisasi Jadi Andalan

Sekda Sulsel Jufri Rahman pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi di Kantor Gubernur Sulsel. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Penyaluran dan Rekomendasi BBM Bersubsidi.

Kegiatan yang digelar Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi itu berlangsung di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, pada Senin (4/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas energi di tengah tekanan global.

Pemprov Sulsel menilai dinamika geopolitik dunia, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah dan gangguan distribusi energi global, berdampak langsung pada harga dan pasokan energi. Indonesia sebagai negara pengimpor minyak turut merasakan tekanan tersebut.

Jufri menyebut kondisi global tersebut berimbas pada perekonomian nasional. Ia menilai dampaknya terasa pada kenaikan biaya logistik hingga potensi inflasi.

Baca juga: Antrean BBM di Sulsel Mengular, Pemprov Pastikan Stok Aman dan Harga Tak Naik

"Situasi ini membawa konsekuensi terhadap perekonomian nasional, mulai dari kenaikan harga BBM non-subsidi, meningkatnya biaya logistik, hingga potensi tekanan inflasi," ujar Jufri dalam keterangannya, Selasa (5/5).

Dalam situasi tersebut, pemerintah menghadirkan subsidi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga bertujuan menjaga daya beli sekaligus stabilitas sosial.

Namun, tingginya konsumsi BBM nasional menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan subsidi tepat sasaran. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi penyimpangan dinilai semakin besar.

Karena itu, Pemprov Sulsel mendorong digitalisasi distribusi BBM melalui sistem berbasis barcode dan aplikasi. Teknologi ini diharapkan meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat pengawasan.

Baca juga: Stok BBM Sulsel Dipastikan Aman Selama Arus Mudik, Warga Diminta Tak Panic Buying

"Digitalisasi menjadi kunci agar distribusi lebih akuntabel dan meminimalkan penyalahgunaan," tegasnya.

BBM subsidi tidak hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum, tetapi juga menyasar petani dan nelayan. Penyalurannya dilakukan melalui rekomendasi resmi dari dinas terkait.

Sementara itu, pihak Pertamina mencatat kuota BBM subsidi Sulsel tahun 2026 mencapai sekitar 1,8 juta kiloliter. Berbagai langkah pengendalian juga telah diterapkan, termasuk pemberian sanksi terhadap SPBU dan pemblokiran ribuan kendaraan.

Sepanjang Januari–April 2026, tercatat 28 SPBU telah mendapat pembinaan hingga sanksi. Sementara untuk kendaraan, sebanyak 3.314 nomor polisi telah diblokir.