Jufri Rahman Tekankan Harmoni Eksekutif-Legislatif di Retret Pemkab Bone, Kunci Efektivitas Belanja Daerah

Sekda Sulsel Jufri Rahman soroti pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam retret Pemkab Bone. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menegaskan pentingnya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam menyusun belanja daerah yang efektif. Sinergi tersebut dinilai menjadi fondasi utama agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Jufri saat menjadi narasumber dalam retret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone di Batalyon Armed 21 Kawali, Jumat (24/4/2026). Kegiatan ini diikuti puluhan pejabat daerah untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan dan koordinasi.

Retret yang berlangsung hingga 26 April 2026 tersebut diikuti sekitar 75 peserta dari unsur kepala OPD, camat, dan kepala bagian. Forum ini dirancang sebagai ruang penyelarasan visi dan program kerja di lingkungan pemerintah daerah.

Selain itu, retret menjadi wadah konsolidasi birokrasi dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan. Penguatan sinergi lintas perangkat daerah diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga: Ramadan Leadership Camp Resmi Dibuka, 938 ASN Sulsel Digembleng Perkuat Integritas dan Spiritual

Dalam pemaparannya, Jufri mengangkat materi tentang pentingnya menjaga relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran. Ia menilai pengalaman panjang di birokrasi menjadi bekal dalam memahami dinamika hubungan kelembagaan tersebut.

Ia menjelaskan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan fungsi legislatif melalui Badan Anggaran serta komisi. Menurutnya, Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan menjadi penghubung strategis dalam menjaga keseimbangan peran kedua lembaga.

"Untuk menjembatani hubungan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif demi kemaslahatan masyarakat," ujar Jufri Rahman.

Jufri menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran. Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga efektivitas pembangunan dan kesinambungan program prioritas.

Baca juga: Gubernur Andi Sudirman Dorong Penguatan Tata Pemerintahan Desa di Jambore Kepala Desa se-Sulsel

Ia juga membagikan pengalaman selama berkarier di pemerintahan, termasuk pentingnya integritas dalam pengambilan keputusan. Profesionalisme ASN dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.

"Bagaimana kita berani menyampaikan jika ada yang keliru kepada pimpinan, selama kita memiliki alasan yang kuat," katanya.

Menurutnya, keberanian menyampaikan pandangan profesional merupakan bagian dari etika birokrasi. Sikap ini penting untuk memastikan kebijakan tetap berada pada jalur yang benar.

Jufri menegaskan peran strategis Sekretaris Daerah dalam menjaga ritme pemerintahan. Posisi ini menuntut kemampuan adaptif serta pemahaman kuat terhadap perencanaan dan manajemen kepegawaian.

"Seorang Sekretaris Daerah harus meningkatkan kapasitas dalam aspek perencanaan, adaptif terhadap perubahan, serta memahami tata kelola kepegawaian," tuturnya.

Ia menambahkan hubungan eksekutif dan legislatif sejatinya bersifat kemitraan yang sejajar. Meski memiliki fungsi berbeda, keduanya harus saling melengkapi demi kepentingan masyarakat.

"Untuk kepentingan rakyat, di situ harus hadir keduanya," sambungnya.

Pendekatan kolaboratif tersebut dinilai sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Sinergi ini menjadi prasyarat penting dalam percepatan pembangunan daerah.

Baca juga: 500 ASN Sulsel Ikuti Latihan Militer, Jadi Pilot Project Nasional Komcad

Jufri juga mengapresiasi pelaksanaan retret yang digagas Pemkab Bone. Kegiatan ini dinilai sebagai praktik baik dalam penguatan kapasitas birokrasi daerah.

"Ini menjadi salah satu praktik baik penguatan kapasitas birokrasi di tingkat pemerintah kabupaten dan patut menjadi inspirasi bagi daerah lain," imbuhnya.

Retret ini diharapkan mampu memperkuat persepsi dan langkah bersama dalam mendukung visi kepala daerah. Selain itu, kegiatan ini menegaskan pentingnya pembelajaran kolektif dalam menjaga kualitas pelayanan publik.

Penguatan kapasitas birokrasi dinilai tidak hanya penting untuk koordinasi internal, tetapi juga untuk menghadirkan pemerintahan yang responsif. Dengan demikian, tata kelola yang profesional dan berorientasi pada masyarakat dapat terus terjaga.