RKPD 2027 Mulai Disusun, Wagub Sulsel Tegaskan Bukan Sekadar Formalitas Perencanaan

Wagub Sulsel Fatmawati Rusdi memberikan arahan saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sulsel 2027 di Kantor Gubernur Sulsel. (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan RKPD 2027 bukan sekadar dokumen tahunan, melainkan penentu arah masa depan daerah. Ia menyebut forum konsultasi publik sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan agar tepat sasaran.

Pesan itu disampaikan Fatmawati saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Sulsel 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Kamis (12/2/2026). Menurutnya, konsultasi publik harus benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, bukan hanya memenuhi tahapan administratif.

"Forum ini tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bukan formalitas, tapi wadah menghimpun masukan dan memastikan arah pembangunan 2027 tepat sasaran," ujar Fatmawati dalam keterangannya, Jumat (13/2).

RKPD 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025-2029 yang dinilai krusial. Pada fase ini, konsistensi kebijakan dan efektivitas implementasi mulai diuji secara nyata.

Baca juga: Sulsel Masuk 2 Provinsi Terbaik Nilai SAKIP 2025, Andi Sudirman: Kinerja OPD Kita Solid

"Di tahun ini ketepatan strategi dan kualitas implementasi diuji, sehingga harus mampu mempercepat capaian target pembangunan," tegasnya.

Dalam pemaparannya, Fatmawati juga mengungkap capaian indikator makro terbaru berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik. Pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat 5,43 persen, angka kemiskinan 7,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,45 persen, dan Gini Ratio 0,350.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam menjalankan program prioritas RPJMD. Namun, percepatan dan konsistensi tetap dibutuhkan agar dampaknya semakin luas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tema RPJMD 2025-2029 tentang akselerasi pembangunan SDM, pelayanan publik, dan infrastruktur, delapan prioritas ditegaskan untuk dipertajam di RKPD 2027. Fokusnya mencakup pendidikan dan kesehatan, layanan sosial-keagamaan inklusif, hilirisasi pertanian hijau dan biru, hingga transformasi digital pemerintahan.

Baca juga: SAKIP Sulsel Naik ke BB, Andi Sudirman Bawa Pulang Penghargaan Nasional dari PANRB

Selain itu, penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, peningkatan transportasi dan infrastruktur, serta mitigasi bencana juga menjadi perhatian. Seluruhnya diarahkan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Fatmawati mengingatkan tantangan global dan nasional menuntut perencanaan yang adaptif dan berdampak nyata. Dokumen RKPD, katanya, harus fokus dan mampu menjawab dinamika zaman.

"Dengan berbagai tantangan global dan nasional yang kita hadapi, RKPD Tahun 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata," tandasnya.

Ia pun mengajak pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terlibat aktif memberi masukan berbasis data. Harapannya, RKPD 2027 lahir sebagai dokumen yang tajam, terarah, dan mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan yang maju serta berkarakter.