TP2DD Sulsel Terbaik Se-Sulawesi untuk Keempat Kalinya, Sekda Dorong Roadmap 2026-2030 dan Optimalisasi KKPD

High-Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Baruga Bank Indonesia, Makassar, Rabu (3/12/2025) (Foto: Dok. Pemprov Sulsel)

SULSEL - Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Selatan kembali mencatat prestasi nasional setelah meraih predikat Terbaik Pertama Kategori Provinsi Wilayah Sulawesi. Predikat terbaik ini merupakan keempat kalinya berturut-turut. 

Capaian ini menjadi sorotan utama dalam High-Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD di Baruga Bank Indonesia, Makassar, Rabu (3/12/2025). Rapat dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Kepala BI Sulsel Rizki Ernaldi Wimanda, jajaran Forkopimda, serta kepala daerah se-Sulawesi Selatan.

Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan stabilisasi harga jelang Natal dan Tahun Baru sekaligus memperkuat program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pemerintah Provinsi Sulsel menegaskan komitmennya menjadikan digitalisasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, yang juga Ketua Harian TPID dan TP2DD, menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas sektor yang telah terbangun. Ia menyoroti sejumlah prestasi, termasuk TP2DD Kota Makassar yang kembali meraih predikat terbaik pertama kategori kota untuk ketiga kalinya.

Baca juga: Sulsel Tancap Gas Wujudkan SMK Go Global, Cak Imin Targetkan 1 Juta Lulusan Tembus Pasar Dunia

TP2DD Kabupaten Sidrap juga mempertahankan gelar terbaik pertama kategori kabupaten, sementara Kabupaten Luwu menempati posisi kedua. Penghargaan khusus turut diberikan kepada Bank Sulselbar sebagai peserta terbaik SKNBI dan KPDHN tingkat nasional.

"Semoga ke depan, sinergitas di antara kita semua semakin harmonis dan lebih kokoh," ujar Jufri.

Menurutnya, deretan penghargaan tersebut bukan sekadar simbol kinerja, tetapi fondasi penting bagi tata kelola keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya kerja teknis yang telah dilakukan Bapenda, BKAD, dan seluruh TP2DD kabupaten/kota dalam memperluas digitalisasi transaksi.

"Ini modal dasar untuk melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," cetusnya.

Baca juga: Pemprov Sulsel Kirim Tim Khusus ke Sumatera, Bantu Penanganan Bencana di Aceh-Sumut-Sumbar

Laporan Indeks ETPD Semester I 2025 menunjukkan seluruh pemda di Sulawesi Selatan telah masuk kategori digital dengan rata-rata indeks 93,25 persen. Meski demikian, beberapa daerah mengalami penurunan skor sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pimpinan daerah.

"Saat ini kita sedang berpacu dengan waktu. Sampai akhir tahun," tutur Jufri.

Pemda didorong meningkatkan capaian digitalisasi melalui insentif pajak digital dan perluasan layanan non-tunai. Tantangan masih muncul dari keterbatasan anggaran, jaringan, SDM, infrastruktur IT, hingga rendahnya penggunaan Kartu Kredit Indonesia.

Rapat tersebut juga membahas penyusunan Roadmap TP2DD 2026-2030 dan percepatan adopsi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Dari 25 pemda di Sulsel, empat daerah masih belum menerapkan KKPD dan didorong segera melakukan akselerasi.

Baca juga: ASN Pemkab Susul 4 Eks Pimpinan Baznas Enrekang Jadi Tersangka Korupsi Dana Zakat Rp 16,6 M

"Penggunaan KKPD akan mempercepat pembayaran barang dan jasa sehingga mempercepat perputaran uang pihak ketiga," jelasnya.

TP2DD Kabupaten Soppeng mendapat apresiasi khusus berkat kinerja luar biasa dalam pemanfaatan KKPD sepanjang 2025. Pemerintah menegaskan digitalisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan pondasi pemerintahan yang efisien dan antikorupsi.

Implementasi ETPD juga berdampak langsung bagi masyarakat, terutama percepatan layanan, kemudahan pembayaran pajak, dan meningkatnya inklusi keuangan. Proses pembayaran yang lebih cepat dan akurat menjadi nilai tambah dalam pelayanan publik Sulsel.

"Kami berharap sinergi antar Pemda, Bank Indonesia, Bank Sulselbar, dan seluruh stakeholder semakin kuat dan berdampak positif pada kenaikan indeks ETPD di seluruh Sulsel," tandas Jufri Rahman.