Viral Event Baku Tumbuk di Parepare, KONI Soroti Risiko dan Legalitas Pertandingan

Flyer salah satu duel yang akan bertanding di event Baku Tumbuk Parepare. (Foto: Dok. Istimewa)

SULSEL - Gelaran bertajuk 'Baku Tumbuk' di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mendadak menyita perhatian publik setelah ramai diperbincangkan di media sosial. Event tersebut menuai polemik karena dinilai menyerupai perkelahian bebas dan disebut-sebut telah mengantongi rekomendasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare.

Ketua KONI Parepare, Fadly Agoes Mante, secara terbuka mengkritik rencana kegiatan tersebut. Ia menilai, jika sebuah event yang mengandung unsur duel diberi izin, hal itu berpotensi memunculkan persepsi legalisasi perkelahian jalanan.

"Event baku tumbuk ini ibaratkan melegalisasi perkelahian jalanan, kalau pemerintah daerah memberikan izin," ujar Fadly, Selasa (13/1/2026).

Fadly menyoroti aspek keselamatan peserta yang dinilai sangat rawan. Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas, risiko benturan fisik brutal sulit dihindari dalam ajang semacam itu.

Baca juga: Ruas Jalan Impa-Impa–Anabanua di Wajo Diperbaiki, Ditarget Rampung Sebelum Lebaran

"Berbahaya karena tidak ada aturannya. Jangan sampai dia pukul secara brutal. Jadi rule-nya harus jelas," katanya.

Ia menegaskan, setiap cabang olahraga resmi memiliki aturan baku yang wajib dipatuhi. Ketidakjelasan aturan dinilai bertentangan dengan prinsip dasar penyelenggaraan olahraga yang aman dan terukur.

Selain regulasi, Fadly juga mempertanyakan kejelasan venue pertandingan. Klaim event tersebut sebagai bagian dari olahraga kickboxing dinilai janggal karena tidak dijelaskan penggunaan arena yang sesuai standar.

"Kita harus lihat dia mau main di mana? Di atas ring atau di matras?" tuturnya.

Baca juga: Pelajar SMK Hilang Tenggelam di Pantai Lumpue Parepare, Keluarga Libatkan Paranormal Gelar Ritual Cari Korban

Fadly menjelaskan, olahraga tarung memiliki karakteristik arena berbeda, seperti ring untuk tinju dan kickboxing, serta matras untuk cabang bela diri lainnya. Ketidakpastian ini memperkuat keraguan terhadap legitimasi event tersebut.

KONI Parepare juga menyoroti absennya informasi terkait wasit yang akan memimpin pertandingan. Menurut Fadly, sebuah event olahraga hanya bisa disebut resmi jika dipimpin wasit berlisensi dari cabang olahraga terkait.

"Kalau ini dijadikan alasan sebagai bagian daripada event olahraga, pertama saya sederhana, wasitnya dari mana? Lisensinya dari cabor apa?" tegasnya.

Masalah lain yang disorot adalah status peserta yang disebut bukan atlet resmi. Fadly menilai mekanisme pendaftaran terkesan dadakan karena peserta tidak berasal dari klub atau rekomendasi organisasi olahraga.